Menurut Wakil Sekretaris Jendral PDIP, Ahmad Basarah, tidak dimasukkannya Partai Demokrat ke dalam kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogratif Jokowi sebagai presiden. Ia menafikkan tidak ada intervensi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ihwal tersingkirnya Partai Demokrat.
"Tidak ada itu luka lama Bu Mega. Jadi Pak Jokowi-lah yang memiliki hak prerogatif. Tentu beliau punya pertimbangan untuk menentukan partai mana saja yang diajak bergabung di kabinet dan partai yang tidak diajak gabung," ujar Basarah di Kantor CDCC, Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (30/10).
Basarah menambahkan, keputusan tidak memasukan Partai Demokrat dalam kabinet bukan karena PDIP takut nama wakil ketua umum Partai Demokrat Agus Murti Yudhoyono (AHY) akan semakin terang. Sehingga dapat membahayakan bagi PDIP dalam kontestasi politik berikutnya.
Jokowi, lanjut Basarah, dalam hal ini, telah memperhitungkan bagaimana keutuhan bangsa dan check and balance tetap ada dalam pemerintahannya lima tahun ke depan. Oleh karena itu, secara tidak langsung Jokowi ingin Demokrat menjadi salah satu partai besar yang bisa mengawal pemerintahannya.
Bisa saja, kata Basarah, Partai Demokrat diberikan posisi non-kabinet dalam pemerintahan karena kesempatan itu masih ada.
"Saya tidak tahu bagaimana keputusan Pak Jokowi pada akhirnya ya. Tapi yang saya tau pasti Pak Jokowi memiliki semangat menjaga jalannya kekuasaan pemerintahan tetap berjalan secara demokratis," pungkasnya. (Rmol)
Loading...
loading...
