Terkait hal itu, pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris melontarkan kata bernada kritik terhadap perwakilan Istana itu.
Menurut Syamsuddin, sikap Jokowi di periode kedua ini berbeda jauh dengan periode awal. Saat itu Jokowi melibatkan KPK hingga PPATK dalan menjaring nama-nama menteri untuk masuk kabinet.
"Soalnya pada 2014 Pak @jokowi melibatkan @KPK_RI dan @PPATK dalam seleksi menteri. Kalau sekarang beda ya sudah. Gitu aja kok repot," kata Syamsuddin dalam akun twitter pribadinya, Selasa (15/10).
Lebih jauh, Syamsuddin menilai wajar jika KPK mengungkapkan Jokowi tidak melibatkan KPK dalam menjaring nama-nama calon menteri. Menurutnya, KPK hanya mengingatkan ihwal menteri itu harus memiliki rekam jejak yang baik dan kapabel di bidangnya.
"Tidak ada salahnya sekadar mengingatkan," tandasnya.
Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif sebelumnya mengaku Presiden Jokowi tidak melibatkan KPK dalam menjaring calon menteri. Kendati begitu, KPK mengerahkan sepenuhnya kepada presiden yang memiliki hak prerogratif.
KPK hanya berharap Jokowi dapat memlilih menteri yang bebas korupsi dan memiliki rekam jejak bagus.
"Kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela, dan kita berharap bahwa memilih yang betul-betul bersih," kata Laode di Gedung C-1 KPK Lama, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin kemarin (14/10).
Oleh Tenaga Ahli Kedeputian IV KSP Ali Mochtar Ngabalin, dia meminta KPK tidak perlu protes jika tak lagi dilibatkan dalam pemilihan menteri. Sebab, kewenangan dalam memilih menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden.
Itu kewenangan Presiden. Enggak usah baper lagi dalam urusan yang begitu, enggak usah gede rasa, enggak usah GR-lah," kata dia saat dihubungi, Senin.(rmol)
Loading...
loading...
