Pemerintah pusat dan daerah selama ini memang sudah melakukan program penanganan pencegahan banjir, tapi belum semuanya sesuai harapan. Program pemerintah pusat misalnya belum optimal dalam pembangunan prasarana pengendalian banjir.
Kementerian PUPR memberikan penjelasan bahwa daerah terdampak banjir terparah di DKI Jakarta berada pada empat Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Krukut, Sungai Ciliwung, Sungai Cakung, dan Sungai Sunter.
"Penyebab lain adalah belum optimalnya pembangunan prasarana pengendalian banjir, dimana sejak tahun 2017 belum dapat dilakukan normalisasi pada keempat sungai karena kendala pembebasan lahan," jelas Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR dalam keterangan resminya, Kamis (2/1/2020).
Kelanjutan program pembangunan prasarana pengendalian banjir sudah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi, antara lain:
Pertama, Program Pengendalian Banjir Sungai Ciliwung. Kondisi terkini sudah ditangani 16 km dari rencana keseluruhan 33 km upaya normalisasi daerah aliran sungai.
Daerah yang belum dilakukan normalisasi antara lain kawasan Bidara Cina. Selain itu itu ada Sungai Cipinang yang belum dinormalisasi.
Kedua, pembangunan dua bendungan di hulu Sungai Ciliwung. Ide pembangunan dua bendungan ini sebenarnya sudah ada tahun 2005. Rencana itu baru dilanjutkan pada akhir tahun 2016 ditandai dengan penandatanganan kontrak pembangunan proyek.
Pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi dengan progres pembebasan tanah di atas 90% dan progres fisik saat ini mendekati 45%. Kedua bendungan tersebut direncanakan selesai pada akhir 2020, padahal sempat ditargetkan selesai pada 2019.
Dua bendungan ini ditargetkan dapat mereduksi kontribusi banjir ke Jakarta, diharapkan dapat mereduksi aliran jadi cuma 30% dari total aliran air ke Jakarta.
Ketiga, Pembangunan Sudetan Sungai Ciliwung dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT), proyek ini dimulai pada 18 Februari 2015. Sayangnya setelah sempat ditargetkan tuntas medio 2019 tapi belum tuntas karena terkendala pembebasan lahan.
Soal pembebesan lahan, sudah ada upaya percepatan pelaksanaan Sudetan Sungai Ciliwung telah diajukan perbaikan penetapan lokasi (penlok) dari Kementerian PUPR Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung - Cisadane Ditjen Sumber Daya Air ke Gubernur DKI pada tanggal 26 Desember 2019.
"Masyarakat setempat telah menyetujui pemanfaatan lahan untuk kelanjutan pembangunan sudetan sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1200 meter," jelas Kementerian PUPR.
Keempat, pengendalian banjir di Kota Bekasi. Kementerian PUPR sudah membuat Perencanaan Pengendalian Banjir Kali Bekasi dimana pada tahun 2020 akan dilakukan Value Engineering terhadap perencanaan tersebut dan segera ditindaklanjuti dengan pekerjaan fisik konstruksinya. [cnbc]
Loading...
loading...
