Sejak dilantik menjadi Menhan, Prabowo diketahui telah mengunjungi sejumlah negara antara lain Malaysia, Thailand, Turki, China, Jepang, Filipina hingga Prancis. Juru bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan kunker Prabowo itu untuk kepentingan diplomasi pertahanan.
"Diplomasi pertahanan itu penting sekali. Itu adalah bagian penting konsep besar pertahanan kita, kita hidup di dunia terdiri dari negara-negara yang besar," ujar Dahnil kepada wartawan di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (16/1).
Namun rupanya kunker Prabowo ke sejumlah negara itu menuai kritik dari PKS. Ketua DPP PKS Mardani mengingatkan Prabowo terkait pesan Presiden Jokowi.
"Pertama, Pak Jokowi saat 16 Agustus 2019 lalu sudah mengingatkan agar meminimalkan kunjungan ke LN (luar negeri). Bahkan secara demonstratif beliau menunjukkan via handphonenya kunjungan LN bisa melalui handphone. Dunia sudah terkoneksi," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Kamis (16/1).
Mardani mempersilakan Prabowo untuk kunjungan ke luar negeri, namun Mardani mengingatkan kepastian investasi usai kunjungan tersebut. Dia juga mengatakan diperlukan transparansi dari kunjungan ke luar negeri tersebut.
"Kedua, kunjungan ke LN monggo saja dilakukan tetapi mesti dipastikan return on investmentnya jauh lebih baik. Dan semua perlu disampaikan pada publik secara transparan," ujar Mardani.
Prabowo angkat bicara mengenai kritikan tersebut. Prabowo mengatakan kunjungannya ke luar negeri bertujuan menjajaki kemungkinan yang terkait dengan alutsista.
"Ya memang kita butuh untuk keliling, untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan. Kita harus pelajari alutsista yang ada," kata Prabowo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1).
Selain itu, menurut Prabowo, perlu dukungan dari negara lain terkait pembelian alutsista.
"Kemudian kita juga harus minta dukungan dari negara-negara lain, karena belum tentu alutsista itu diberi kepada kita untuk dibeli," ujar Prabowo.
Presiden Jokowi ikut membela Prabowo. Jokowi menyebut Prabowo melakukan diplomasi pertahanan.
"Jadi kalau ada yang mempertanyakan, Pak Menhan pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan, bukan sekadar lain-lain," ujar Jokowi dalam Rapim Kemhan 2020 di Aula Bhinneka Tunggal Ika Kemhan, Jl Medan Merdeka Barat, Kamis (23/1).
Jokowi mengaku sudah memberikan persetujuan kunker Prabowo ke luar negeri.
"Kalau ada yang bertanya itu belum mengerti urusan diplomasi pertahanan. Meskipun saya tahu, dalam rangka melihat alutsista yang ingin kita beli, bagus atau tidak bagus, bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, semuanya dicek," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi mengingatkan besarnya anggaran pertahanan yang dialokasikan tahun ini. Jokowi mengingatkan prinsip kehati-hatian dalam menggunakan anggaran untuk belanja negara.
Tahun 2020, Kementerian Pertahanan (Kemhan) mendapatkan anggaran Rp 127 triliun. Anggaran ini merupakan pos terbesar yang diberikan dalam APBN.
"Perlu saya informasikan, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi APBN terbesar sejak 2016 sampai sekarang. Tahun 2020 sekitar Rp 127 triliun. Hati-hati penggunaan ini," kata Jokowi.
Jokowi meyakini Menhan Prabowo Subianto dan jajaran bisa mengelola anggaran ini. Jokowi meminta jangan sampai anggaran dikorupsi.
"Tapi saya yakin Pak Menhan ini kalau urusan anggaran detail, berkali-kali dengan saya hampir hafal di luar kepala. Ini Pak, di sini Pak, aman urusan Rp 127 T ini," kata Jokowi.
"Harus efisien, bersih, tak boleh ada markup-markup lagi dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita," imbuhnya.
Pembelaan Jokowi itu lantas ditanggapi PKS. PKS mengatakan rakyat butuh bukti hasil dari kunjungan Prabowo itu.
"Monggo saja memberi alasan, tapi rakyat perlu bukti bahwa Indonesia negara besar yang disegani kawan dan lawan," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Kamis (23/1).
Menurut Mardani, rakyat akan melihat hasil kerja diplomasi pertahanan yang dilakukan Prabowo. Mardani pun menyatakan akan proporsional dalam mengkritik kinerja Prabowo.
"Kami proporsional. Selama hasilnya bisa dipertanggungjawabkan dan jelas serta akuntabel, monggo. Rakyat melihat semuanya," ujarnya.(dtk)
Loading...
loading...
