CMBC Indonesia - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo baru-baru ini mengungkapkan ada fenomena pemodal besar alias konglomerat dalam rumah tangga partai politik.
Pemodal itu, kata pria yang karib disapa Bamsoet itu, bergerak pada partai politik yang ingin memilih ketua umum baru. Baik itu melalui musyawarah nasional (Munas), kongres atau muktamar.
Dalam manuvernya itu, kata Bamsoet, seorang konglomerat menawarkan dana Rp. 1 triliun kepada calon ketua umum supaya dia bisa memberi pengaruh pada partai tersebut.
Soal pengakuan Bamsoet tersebut, Direktur Eksekutif Parameter Indonesia Adi Prayitno tidak menampik jika ada pemodal dalam perjalanan politik di Indonesia.
Khusunya, bagi partai politik, kata Adi, selama ini memang sistem yang terbangun di Indonesia adalah bagaimana semua hal dapat dikontrol oleh organisasi politik tersebut.
"Suka tak suka, sistem politik kita saat ini dikuasai rezim parpol. Hampir semua jabatan politik strategis, termasuk kebijakan politik strategis harus melalui parpol," kata Adi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (19/2).
Dengan peran strategis tersebut, lanjut akademisi UIN Syarif Hidayatullah ini, wajar jika kemudian konglomerat berebut menancapkan pengaruhnya pada partai politik.
"Wajar kalau parpol akan selalu jadi primadona bagi siapapun termasuk konglerat untuk menancapkan kepentingannya," pungkasnya. (Rmol)
Pemodal itu, kata pria yang karib disapa Bamsoet itu, bergerak pada partai politik yang ingin memilih ketua umum baru. Baik itu melalui musyawarah nasional (Munas), kongres atau muktamar.
Dalam manuvernya itu, kata Bamsoet, seorang konglomerat menawarkan dana Rp. 1 triliun kepada calon ketua umum supaya dia bisa memberi pengaruh pada partai tersebut.
Soal pengakuan Bamsoet tersebut, Direktur Eksekutif Parameter Indonesia Adi Prayitno tidak menampik jika ada pemodal dalam perjalanan politik di Indonesia.
Khusunya, bagi partai politik, kata Adi, selama ini memang sistem yang terbangun di Indonesia adalah bagaimana semua hal dapat dikontrol oleh organisasi politik tersebut.
"Suka tak suka, sistem politik kita saat ini dikuasai rezim parpol. Hampir semua jabatan politik strategis, termasuk kebijakan politik strategis harus melalui parpol," kata Adi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (19/2).
Dengan peran strategis tersebut, lanjut akademisi UIN Syarif Hidayatullah ini, wajar jika kemudian konglomerat berebut menancapkan pengaruhnya pada partai politik.
"Wajar kalau parpol akan selalu jadi primadona bagi siapapun termasuk konglerat untuk menancapkan kepentingannya," pungkasnya. (Rmol)
Loading...
loading...