Pada Oktober 2012, saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Jokowi membatalkan penerbitan obligasi atau surat utang pemerintah daerah.
Dan saat terpilih menjadi Presiden periode 2014-2019, Jokowi berjanji tidak akan menambah utang untuk memenuhi kebutuhan belanja negara. Caranya, dengan melakukan pembekuan anggaran.
"Ya penggunaan APBN itu secara efisien dan tepat sasaran. Tidak perlu ngutang," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta pada 20 Agustus 2014.
Namun, pada pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama, utang semakin membengkak.
Anggota Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Yan Amarullah Harahap mengutip data Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) bahwa saat ini utang pemerintah dan BUMN sudah mencapai Rp. 10.600 triliun.
Yan Harahap pun membandingkan janji Jokowi tersebut dengan fakta utang yang membludak sekarang.
"Kata dia: 'Kok senangnya ngutang... Wong duit kita banyak, ngapain ngutang-ngutang. Sementara itu... Utang pemerintah dan utang BUMN mencapai Rp. 10.600 triliun," kata politisi muda Demokrat ini lewat akun Twitter, dengan membagikan video Jokowi yang menolak obligasi tahun 2012.(rmol)
Loading...
loading...
