CMBC Indonesia - Pro kontra pencalonan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) baru semakin tajam.
Pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah salah satu yang mengaku heran dengan pemikiran Presiden Jokowi. Pasalnya, mantan walikota Solo tersebut memberikan posisi strategis kepada Ahok, yang pernah berkasus di DKI Jakarta.
"Presiden, jika benar menempatkan Ahok sebagai ketua IKN, ada pertanyaan mendasar terkait relasi apa yang melatari. Apakah seminim itu SDM negara ini sehingga tidak ada pilihan tokoh lain?" tanyanya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (9/3).
Karena, kata Dedi, masih banyak tokoh-tokoh di Indonesia yang memiliki kapasitas maupun track record baik yang dianggap lebih pantas menduduki jabatan pimpinan IKN.
"Badan otoritas IKN idealnya dipimpin oleh struktur eksekutif. Sekurang-kurangnya adalah menteri yang saat ini menjabat dan miliki relevansi dengan IKN," jelas Dedi.
Hal tersebut, menurut Dedi, sangat penting dilakukan Presiden Jokowi lantaran IKN akan berurusan dengan regulasi, birokrasi, serta lobi politik pemerintah.
"Kalau tokoh di luar pemerintahan, meskipun Ahok adalah komisaris BUMN, ada kekhawatiran IKN akan terasa sekali proyek swasta, dan tentu akan kental nuansa korporasi," terang Dedi. (Rmol)
Pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah salah satu yang mengaku heran dengan pemikiran Presiden Jokowi. Pasalnya, mantan walikota Solo tersebut memberikan posisi strategis kepada Ahok, yang pernah berkasus di DKI Jakarta.
"Presiden, jika benar menempatkan Ahok sebagai ketua IKN, ada pertanyaan mendasar terkait relasi apa yang melatari. Apakah seminim itu SDM negara ini sehingga tidak ada pilihan tokoh lain?" tanyanya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (9/3).
Karena, kata Dedi, masih banyak tokoh-tokoh di Indonesia yang memiliki kapasitas maupun track record baik yang dianggap lebih pantas menduduki jabatan pimpinan IKN.
"Badan otoritas IKN idealnya dipimpin oleh struktur eksekutif. Sekurang-kurangnya adalah menteri yang saat ini menjabat dan miliki relevansi dengan IKN," jelas Dedi.
Hal tersebut, menurut Dedi, sangat penting dilakukan Presiden Jokowi lantaran IKN akan berurusan dengan regulasi, birokrasi, serta lobi politik pemerintah.
"Kalau tokoh di luar pemerintahan, meskipun Ahok adalah komisaris BUMN, ada kekhawatiran IKN akan terasa sekali proyek swasta, dan tentu akan kental nuansa korporasi," terang Dedi. (Rmol)
Loading...
loading...