CMBC Indonesia - Banyak kalangan geleng-geleng kepala dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mewacanakan target kemiskinan ekstrem 0 persen di tahun 2024.
Direktur Eksekutif Institute Development Economics and Finance, Tauhid Ahmad mengatakan, target tersebut sulit tercapai lantaran masih banyak persoalan ekonomi yang perlu dibenahi pemerintah.
“Imposibble, enggak mungkin itu terjadi. Mau dibayar pakai apa?” kata Tauhid ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (8/3).
Seperti halnya di Jakarta. Ia menjabarkan, APBD DKI Jakarta setiap tahunnya selalu surplus sebesar Rp 10 triliun. Namun meski dua periode gubernur dilakukan, tidak pernah mencapai zero kemiskinan. Diakuinya, masih ada kemiskinan meski hanya 3 persen.
“Pemerintah enggak punya uang, 27 juta orang miskin mau dibayar dari mana kehidupannya? Ada bantuan-bantuan tapi itu tidak mencukupi,” katanya.
Pemerintah diingatkan untuk tidak terlalu berlebihan dalam menargetkan sesuatu hal yang dianggap mustahil seperti yang disampaikan Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas (ratas) tentang Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan, di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu lalu (4/3).
“Itu sangat mustahil, dan terlalu muluk-muluk. Boleh saja sih punya impian, tapi ini enggak logic, ada problem struktur, sosial, dan kepemilikan modal tidak bisa selesai dengan pemerintah,” urainya. (Rmol)
Direktur Eksekutif Institute Development Economics and Finance, Tauhid Ahmad mengatakan, target tersebut sulit tercapai lantaran masih banyak persoalan ekonomi yang perlu dibenahi pemerintah.
“Imposibble, enggak mungkin itu terjadi. Mau dibayar pakai apa?” kata Tauhid ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (8/3).
Seperti halnya di Jakarta. Ia menjabarkan, APBD DKI Jakarta setiap tahunnya selalu surplus sebesar Rp 10 triliun. Namun meski dua periode gubernur dilakukan, tidak pernah mencapai zero kemiskinan. Diakuinya, masih ada kemiskinan meski hanya 3 persen.
“Pemerintah enggak punya uang, 27 juta orang miskin mau dibayar dari mana kehidupannya? Ada bantuan-bantuan tapi itu tidak mencukupi,” katanya.
Pemerintah diingatkan untuk tidak terlalu berlebihan dalam menargetkan sesuatu hal yang dianggap mustahil seperti yang disampaikan Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas (ratas) tentang Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan, di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu lalu (4/3).
“Itu sangat mustahil, dan terlalu muluk-muluk. Boleh saja sih punya impian, tapi ini enggak logic, ada problem struktur, sosial, dan kepemilikan modal tidak bisa selesai dengan pemerintah,” urainya. (Rmol)
Loading...
loading...