Atasi Covid-19, HNW: Jangan Hanya Rakyat Disuruh Disiplin

CMBC Indonesia - Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid membenarkan bahwa disiplin adalah kunci penting dalam mengatasi covid-19. Tetapi, HNW sapaan Hidayat mengingatkan kepada pemerintah agar jangan hanya rakyat yang diminta berdisiplin.

“Ketidakdisiplinan warga jangan dijadikan kambing hitam atas belum berhasilnya pemerintah atasi penyebaran bencana nasional covid-19 ini,” kata HNW kepada wartawan, Jumat (8/5/2020).

Anggota DPR RI Dapil DKI meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Pemilihan Luar ini mengatakan masalah ketidakdisplinan harus segera diatasi. “Kalau itu yang dijadikan justifikasi oleh para pejabat negara, tentu itu bukan solusi,” katanya.

Menurut Hidayat, bangsa Indonesia masihlah bangsa yang paternalistik, mereka mementingkan keteladanan dari para pimpinan bangsa. Karenanya bila menginginkan warga berdisiplin agar covid-19 segera teratasi, maka pimpinan bangsa harus jadi teladan soal kedisiplinan ini.

Hal ini penting agar tidak terjadi kebijakan pimpinan Pemerintahan gonta-ganti dan malah saling diklarifikasi. Ini mengesankan adanya ketidakdisiplinan pada para pimpinan negara. Padahal dulu pernah disampaikan pak Jokowi bahwa “tidak ada visi Menteri, yang ada visi Presiden,”.

“Permintaan Presiden Jokowi agar kurva penyebaran Covid-19 harus turun pada bulan Mei dengan cara apa pun, sulit akan terwujud, kecuali Pemerintah berdisiplin memberikan keteladanan dalam penanganannya. Salah satunya dengan kebijakan yang tepat, tidak simpang siur/gonta-ganti yang berakibat rakyat bingung atau menilai Pemerintah tidak berdisiplin dan fokus bersatu atasi covid-19,” tegas Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta (8/5).

Menurut Hidayat, Pemerintah seharusnya fokus dan berdisiplin dengan kebijakan yang memprioritaskan keselamatan rakyat yang mengalami kesulitan akibat Covid-19. Namun, HNW menyayangkan karena yang muncul adalah Pemerintah menghadirkan payung hukum Perpu 1/2020, yang tidak fokus untuk mengatasi darurat kesehatan dan dampaknya pada rakyat korban covid-19.

“Perppu itu rawan kepentingan pebisnis besar dan bisa mengarah pada abuse of power dan korupsi. Itulah karenanya, sekalipun sendirian, demi kemaslahatan melaksanakan ketentuan UUD, sekalipun sendiri FPKS tetap menolak Perppu tersebut menjadi UU,” tegas Hidayat.

Semestinya, tegas HNW, Pemerintah juga berdisiplin dengan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dan program untuk atasi Covid-19. Tetapi ternyata masih saja ada anggaran dan wacana untuk lanjutkan program-program tidak urgen seperti kartu prakerja dan pembangunan ibu kota baru.

“Disiplin yang penting dicontohkan oleh para Petinggi Pemerintah adalah juga dalam koordinasi dan komunikasi publik terkait kebijakan yang dikeluarkan. Tetapi publik dipertontonkan perbedaan antara Presiden dengan Menteri Perhubungan soal istilah Mudik dan Pulang Kampung, Menkopolhukam dengan Menko Maritim dan Investasi soal larangan mudik di seluruh Indonesia atau cukup PSBB saja, antara Menkeu yang bilang bahwa MenPUPR sudah merealokasi anggaran infrastruktur untuk pembangunan Ibu Kota baru, dengan MenPUPR yang menampik dan mengatakan bahwa tidak ada anggaran KemenPUPR yang direalokasi untuk proyek ibu kota baru, karena anggarannya tidak ada, karena proyek itu belum ada payung hukumnya.

Selain itu, tidak sinkronnya kebijakan Menlu dan Menhum HAM soal TKA China, antara Pemerintah Pusat yang izinkan TKA China dan Pemprov Sultra serta Pemda terkait yang menolaknya.

Bahkan belakangan Rakyat dibikin tambah bingung dengan ketidakdisiplinan yang menghadirkan kegaduhan publik, ketika ada yang menyebut sebagai pihak “Istana” yang meluruskan pernyataan MenHub, bahkan pihak “Istana” tersebut juga meluruskan pernyataan Presiden Jokowi soal “damai” dengan virus corona.

“Jokowi seharusnya tegas dan mendisiplinkan para menteri, dan pihak “Istana” tersebut agar tidak membingungkan rakyat dan pejabat di daerah dan agar mereka bersatu padu dan efektif tangani covid-19,” tegas Hidayat.

Agar efektif atasi Covid-19, menurut HNW, Presiden Jokowi harus tampil memegang kendali dan hadir memimpin langsung penanganan wabah nasional Covid-19 bersama Pimpinan Gugus Nasional atasi Covid-19, para Gubernur dan para pakar terkait.

Pemerintah juga harus disiplin dalam pelaksanaan keputusan yang sudah telat seperti PSBB, jangan malah bikin bingung rakyat maupun aparat di lapangan.

“Jangan ketidakdisiplinan yang hadirkan kesimpangsiuran konsistensi kebijakan pemerintah malah membuat tidak efektifnya PSBB dan penanganan covid-19, tetapi rakyat juga yang disalahkan,” katanya.

Hidayat sebagai Anggota DPR RI Komisi VIII juga meminta Pemerintah khususnya Kementerian Sosial agar melaksanakan keputusan dalam Rapat Kerja terakhir dengan Komisi VIII, agar segera menyalurkan bantuan sosial.

Bantuan tersebut diharapkan warga lebih baik kalau dalam bentuk cash saja, seperti BLT, melaui validasi data-data warga terdampak yang harus benar menjadi solusi terkait penyaluran bantuan sosial, dengan menjadikan data-data mutakhir dari Pemda sebagai rujukan.

Hal ini agar tak malah menimbulkan ketidakpercayaan pemerintah daerah ke pusat, atau munculkan konflik sosial di akar rumput antara rakyat dengan rakyat, dan rakyat dengan RT/RW/Kelurahan sebagaimana sudah dikeluhkan dan diteriakkan oleh banyak pejabat di daerah.

HNW juga meminta Kemensos disiplin dengan berkomitmen untuk memastikan secara terus-menerus agar bantuan sosial tepat sasaran dengan memperbaiki koordinasi dan validasi data sehingga tidak ada lagi istilah “tsunami bansos”, sebagaimana yang sudah disepakati dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri sosial pada Rabu (6/5).

Terakhir, Hidayat kembali mengingatkan Pemerintah agar covid-19 bisa ditangani dengan efektif, maka Pemerintah penting untuk terus disiplin berpihak kepada Sarana dan Tenaga Kesehatan untu selalu penuhi hak RS dan Tenaga Kesehatan agar mereka bisa melaksanakan pengabdian dan tugas pengobatan Covid-19 secara maksimal.

Oleh karena itu, Hidayat meminta Pemerintah harus memenuhi kebutuhan APD, masker, peralatan kesehatan lainnya, dan juga perlindungan sosial bagi seluruh Tenaga Kesehatan. Karena sudah banyak juga Tenaga Kesehatan yang yang gugur saat tangani pasien covid-19, banyak sekali juga keluhan mereka terkait dengan pemenuhan alkes.

Padahal hanya dengan Tenaga Kesehatan yang primalah, pasien covid-19 bisa ditangani dengan baik, agar akhirnya darurat kesehatan ini dapat diatasi. Selain itu, sudah seharusnya Presiden meningkatkan anggaran riset untuk mendukung segera dapat ditemukannya vaksin untuk atasi covid-19, dan riset-riset penting lainnya di bidang kesehatan yang terkait dengan covid-19, agar wabah ini bisa segera terselesaikan.

Hidayat mengingatkan jangan justru anggaran Kemenristek dipotong besar-besar, dengan alasan perubahan nomenklatur, padahal memang kenyataannya anggaran riset kita sudah sangat kecil.

Menurutnya, setelah dalam Konferensi virtual G20 Presiden Jokowi tabuh genderang perang lawan covid-19, mestinya riset untuk temukan segera vaksin covid-19, adalah salah satu senjata untuk menang perang. Bukan malah ajakan berdamai dengan covid-19 dan memotong anggaran riset tersebut.

“Sekali lagi kedisiplinan Pemerintah akan dicontoh oleh rakyat sehingga mereka mudah ikut berdisiplin juga. Itulah yang akan berperan penting untuk mengatasi covid-19. Dan, janganlah pemerintah berdalih adanya ketidakdisiplinan warga, untuk menutupi belum berhasilnya Pemerintah secara efektif mengatasi covid-19,” tegas Hidayat. (*)