"Selaku Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, saya membantah keras pernyataan Sri Mulyani tersebut. Pernyataan Sri Mulyani tersebut 100 persen tidak sesuai fakta alias hoax. Faktanya Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies Baswedan justru lebih dulu memberikan bansos kepada warga Ibukota yang terdampak CCOVID-19 ketimbang pemerintah pusat," kata Taufik dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/5/2020).
Taufik tak sepakat bila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut lepas tanggung jawab soal bansos di Jakarta. Sebab, menurut Taufik pembagian bansos lebih dahulu terjadi di Jakarta.
Jika ada yang mengatakan Gubernur DKI Jakarta lepas tanggung jawab terkait bansos, harus diluruskan dulu. Sebab, sekali lagi, justru Pemprov DKI Jakarta yang lebih dulu membagikan bansos. Bukan hanya lebih dahulu memberikan bantuan social, Pemprov DKI bahkan paling siap menghadapi pandemic COVID-19, termasuk dalam menanggulangi dampaknya," ujarnya.
Kesamaan data pembagian bansos menurut Taufik tak perlu dipersoalkan oleh pemerintah pusat. Pembagian bansos menurut bisa dipersoalkan apabila waktu penyaluran ke warga berbarengan.
"Saya minta pemerintah pusat tak mempersoalkan adanya kesamaan data penerima bansos yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI. Saya kira itu tidak masalah kalau warga dapat bansos dua kali dari pemerintah pusat dan Pemprov DKI, dalam minggu yang berbeda. Yang salah itu kalau pembagian bansosnya dilakukan berbarengan pada hari yang sama, minggu yang sama juga," ucap Taufik.
Lebih lanjut, Taufik mengatakan tuduhan Sri Mulyani menyakiti hati warga Jakarta. Menurutnya, pemberian bansos dari pemerintah pusat dan Pemprov DKI justru meringankan beban warga Jakarta.
"Tuduhan Menkeu Sri Mulyani bukan hanya tidak sejalan dengan upaya Gubernur Anies yang sejak awal tanggap dan cepat menangani COVID-19 tetapi juga menyakiti hari rakyat Ibu Kota yang memang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Apa salahnya kalau dalam situasi sulit seperti ini warga Jakarta menerima bansos sampai dua kali dari pemerintah pusat dan dari Pemprov DKI? Bukankah itu dapat meringankan mereka yang sedang kesulitan ekonomi?" sebutnya.
Taufik menilai pernyataan Sri Mulyani soal bansos di Jakarta bernuansa politis. Dia menilai ada perseteruan politik soal pernyataan Sri Mulyani.
"Saya menilai pernyataan Menkeu Sri Mulyani tersebut sudah politis. Hal itu terlihat dari beberapa pejabat pusat yang juga mengkritik Gubernur Anies. Saya yakin public tahu arah dari pernyataan Menkeu Sri Mulyani dan juga pejabat pemerintah pusat lainnya. Kelihatan sekali perseteruan politiknya," ucap Taufik.
Kalau tujuannya ingin menjegal Anies Baswedan di kontestasi politik 2024, janganlah menggunakan cara-cara yang tidak elegan. Jangan sampai perseteruan politik mengganggu perut rakyat, itu yang saya harapkan," imbuhnya.
Dalam rapat kerja (raker) Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah, Rabu (6/5), Sri Mulyani mengaku mendapat informasi Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan tidak mampu memenuhi bansos untuk warganya dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.
"Kami dapat laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya, mereka tidak punya anggaran dan minta Pempus yang covering terhadap 1,1 juta," kata Sri Mulyani.
"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," tambahnya.(dtk)
Loading...
loading...
