"Karena itu ketika terjadi debat panjang banyak yang minta lockdown-lockdown di Indonesia, itu kita juga sedang ngitung-ngitung orang-orang ini tahu nggak risiko lockdown untuk jangka panjang belum lagi risiko dampak ekonominya," kata Muhadjir dalam webinar "Kebijakan Strategis Menghadapi Dampak Pandemik di Sektor Pembangunan Manusia Berbasis Revolusi Mental", Kamis (7/5/2020).
Muhadjir mengatakan dengan lockdown itu berarti seluruh biaya hidup masyarakat ditanggung oleh pemerintah. Bahkan hingga menanggung biaya hidup hewan peliharaan.
"Padalah dalam UU jelas kalau kita melockdown itu seluruh kehidupan dasar masyarakat yang di lockdown harus jadi tanggungan pemerintahan pusat, bukan hanya orangnya termasuk hewan peliharaannya," ujarnya.
Oleh karena itu, Muhadjir mengatakan pilihan konyol jika DKI Jakarta dilakukan lockdown. Pemerintah harus membiayai orang dan hewan peliharaannya.
Jadi kalau kita melockdown DKI saudara bayangkan karantina wilayah DKI itu ada 9 juta penduduk DKI yang ditanggung makannya oleh pemerintah, kucing dan anjing juga ditanggung oleh pemerintah itu kan usulan paling konyol, tidak mungkin kita melalukan," ujarnya.
Dari situ, saat ini pemerintah lebih memilih sistem pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pemerintah menurut Muhadjir bisa melakukan pengetatan, tapi juga bisa melakukan pelonggaran jika suasana mulai landai.
"Karena itu kita mengambil pilihan namanya PSBB, ini adalah interval antara lockdown dan hard immunity sehingga pilihannya bisa luwes, bisa mendekati lockdown bisa ke herd immunity. Awalnya kita bisa mendekati lockdown agak kaku, keras, tapi kalau sudah landai kita bisa melakukan pelonggaran secara bertahap," katanya.(dtk)
Loading...
loading...
