Hal itu berdasarkan hasil survei Roda Tiga Konsultan (RTK) melalui telpon pada 7 hingga 17 Mei. RTK mengambil responden secara stratified random sampling sebanyak 1.200 responden dengan margin of error 2,89 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Direktur Eksekutif RTK Kahfi Siregar mengatakan pihaknya menanyakan perihal penilaian terhadap tiga lapisan pemerintahan, yakni pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dalam menangani Covid-19. Hasilnya, tidak istimewa.
Menurutnya, dari tiga lapisan pemerintahan tersebut, kinerja pemerintah pusat dianggap relatif paling rendah dengan nilai rata-rata 6,78 dalam skala 0 hingga 10, menyusul pemerintah provinsi yang memperoleh nilai rata-rata 7,05, serta pemerintah kabupaten/kota dengan nilai rata-rata 6,99.
"Kinerja pemerintah pusat dianggap paling rendah dibanding pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Di antara ketiganya, pemerintah provinsi dianggap mempunyai kinerja yang relatif lebih baik," kata Kahfi, dalam keterangannya, Selasa (19/5).
"Dalam hal ini, pemerintah provinsi dianggap mempunyai kinerja yang relatif lebih baik," kata Kahfi.
Senada, kepuasan terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menangani Covid-19 pun terbilang sedang-sedang saja, yakni rata-rata 7,09.
"Kepuasan terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menangani Covid-19 tampaknya sejalan dengan penilaian kinerja pemerintah, yaitu sedang-sedang saja," ujarnya.
Sebelumnya, hasil survei Center For Social Political Economic and Law (CESPELS) pada 21 April hingga 3 Mei menyatakan sebanyak 45 persen responden menilai pemerintah lamban mengatasi penyebaran Virus Corona.
Sebanyak 29,6 responden menilai biasa saja dan 25,4 persen responden menyatakan pemerintah telah cepat mengatasi pandemi tersebut.
Survei Median, pada 6-13 April, menyebut 52,4 persen warga puas dan 40,1 persen publik tidak puas terhadap penanganan pemerintah pusat atas Virus Corona.
Survei SMRC, pada 9-12 April, menyebutkan 52 persen menganggap pemerintah pusat cepat menangani wabah Virus Corona, sementara 41 persen menganggap lambat.
Sejumlah pemprov dan pemkab/pemkot diketahui sempat memiliki kebijakan yang berbeda atau mengusulkan hal yang belum dilakukan pemerintah pusat terkait penanganan Corona. Misalnya, soal pelarangan transportasi massal, pengaturan data bantuan sosial (bansos), hingga lockdown.
Sementara, pemerintah pusat banyak dikritik soal inkonsistensi kebijakan dan pernyataannya terkait penanganan Corona.
Loading...
loading...
