CMBC Indonesia - Ancaman Presiden Joko Wodod untuk mengkocok ulang kabinet menyasar menteri dan pimpinan lembaga yang membidangi masalah kesehatan dan perekonomian, atau yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19.
Demikian yang disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (4/7).
"Pantas jika Presiden Jokowi kesal dan marah kepada menteri-menterinya karena memang kinerjanya belum memenuhi harapan. Kemarahan Presiden Jokowi ini simetris dengan kekecewaan rakyat terhadap kinerja menteri dalam menangani pandemik Covid-19," kata Karyono.
Dia mengulas, kelambatan pengeluaran anggaran kesehatan, dimana Presiden Jokowi secara khusus menyoroti kinerja Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto. Dia menyebutkan anggaran di bidang kesehatan baru dicairkan 1,53 persen dari total anggaran kesehatan sebesar Rp 75 triliun.
Dilihat dari presentase 1,53 persen dari jumlah anggaran Rp 75 triliun sangatlah kecil. Hal ini menjadi tanda tanya, faktor apa yang menjadi alasan keterlambatan dan apa motivasinya.
"Mengungkap alasan keterlambatan pengeluaran anggaran kesehatan ini penting karena dampaknya sangat besar. Akibat kelambatan penyerapan anggaran menyebabkan keterbatasan peralatan medis dan ketersediaan obat yang ujungnya berdampak pada lambatnya penanganan virus corona," tekan Karyono.
Salah satu dampaknya, merujuk data dari Worldometers.info menunjukkan, jumlah tes corona di Indonesia termasuk dalam 15 terendah jika dibandingkan dengan negara lain di seluruh dunia. Belum lagi, masalah ini menjadi beban sebagian rakyat karena harus menanggung biaya rapid test sendiri.
"Dan belum lagi dampak pandemik yang menimbulkan efek domino memerlukan langkah serius dari pemerintah. Maka Presiden tak perlu ragu melakukan reshuffle," demikian Karyono. (Rmol)
Demikian yang disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (4/7).
"Pantas jika Presiden Jokowi kesal dan marah kepada menteri-menterinya karena memang kinerjanya belum memenuhi harapan. Kemarahan Presiden Jokowi ini simetris dengan kekecewaan rakyat terhadap kinerja menteri dalam menangani pandemik Covid-19," kata Karyono.
Dia mengulas, kelambatan pengeluaran anggaran kesehatan, dimana Presiden Jokowi secara khusus menyoroti kinerja Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto. Dia menyebutkan anggaran di bidang kesehatan baru dicairkan 1,53 persen dari total anggaran kesehatan sebesar Rp 75 triliun.
Dilihat dari presentase 1,53 persen dari jumlah anggaran Rp 75 triliun sangatlah kecil. Hal ini menjadi tanda tanya, faktor apa yang menjadi alasan keterlambatan dan apa motivasinya.
"Mengungkap alasan keterlambatan pengeluaran anggaran kesehatan ini penting karena dampaknya sangat besar. Akibat kelambatan penyerapan anggaran menyebabkan keterbatasan peralatan medis dan ketersediaan obat yang ujungnya berdampak pada lambatnya penanganan virus corona," tekan Karyono.
Salah satu dampaknya, merujuk data dari Worldometers.info menunjukkan, jumlah tes corona di Indonesia termasuk dalam 15 terendah jika dibandingkan dengan negara lain di seluruh dunia. Belum lagi, masalah ini menjadi beban sebagian rakyat karena harus menanggung biaya rapid test sendiri.
"Dan belum lagi dampak pandemik yang menimbulkan efek domino memerlukan langkah serius dari pemerintah. Maka Presiden tak perlu ragu melakukan reshuffle," demikian Karyono. (Rmol)
Loading...
loading...