Menjadi pertanyaan, apakah Ferry yang terkenal sebagai pengusaha sudah tidak punya duit alias bokek.
“Sepertinya dia (Ferry) lagi bokek, jadi aksi ini saya nilai hanya untuk kepentingan pribadi, tidak mengatasnamakan rakyat,” kata Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul dalam keterangan persnya, Jumat (24/7).
Aksi yang dilakukan oleh Ferry cs mengataskanamkan Inkoppas ini bukan untuk menyelematkan Bank Bukopin, apalagi katanya ingin menguasai Bank Bukopin. Cara yang dilakukan Ferry, kata Adib sangat tidak elegan.
“Jangan bawa nama rakyat dengan aksi receh seperti itu. Harusnya jika memang ingin membeli saham Bukopin dari awal melakukan negosiasi bukan melalui aksi,” cibir Adib.
Adib mempertanyakan, selama Bank Bukopin mengalami kesulitan likuiditas, Ferry Juliantono justru tidak kelihatan aksi dan sikapnya terkesan masa bodoh.
Menurut Adib, jika niat tulus Ferry ingin menyelamatkan Bank Bukopin, tentunya sudah bersikap sejak awal ketika kesulitan bank yang fokus kepada sektor UKM itu tengah terjadi.
“Nah ini tiba-tiba muncul seperti pahlawan kesiangan, jadi pertanyaan ngapain aja selama Bukopin mengalami kesulitan likuiditas,” tanya Adib.
Aksi korporasi yang dilakukan oleh Bank Bukopin melalui pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ini, kata Adib, merupakan langkah bisnis demi membuat Bank Bukopin sehat.
Sehingga, hemat Adib, narasi anti asing yang dibangun oleh Ferry Juliantono menjadi tidak relevan dan justru membuat Bank Bukopin semakin terpuruk.
“Kalau dengan masuknya investor lain ke Bukopin dan itu baik terhadap kepentingan nasional kenapa tidak,” demikian Adib.
Diketahui Ferry sebagai Ketua Umum Inkoppas bersama dengan Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) dan Induk Koperasi lainnya melakukan aksi di Kemenkeu dan OJK.
Dalam aksinya, Ferry mengajak masyarakat dan semua pihak menjaga kepentingan nasional di Bank Bukopin, serta membuka kembali opsi pembelian saham Bank Bukopin oleh gerakan koperasi dan pemerintah.
"Masyarakat bersama dengan induk-induk koperasi, berencana akan melakukan kegiatan demonstrasi di kantor Kemenkeu mungkin juga ke OJK pada Kamis (23/7), Jumat (24/7) dan seterusnya untuk meminta Menkeu agar berpihak kepada nasional, serta menolak saham mayoritas untuk asing di Bank Bukopin," ujar Ferry, Jumat (24/7).
Ferry juga meminta agar Menkeu bisa mempertimbangkan untuk memprioritaskan saham pemerintah, termasuk koperasi di Bank Bukopin.
Aksi demonstrasi hari ini, kata Ferry, belum dapat dipastikan bisa dilaksanakan atau tidak dikarenakan belum mendapat jawaban dari pihak kepolisian.
Padahal, pihaknya telah mengajukan pemberitahuan atas agenda yang akan dilakukan di hari ini.
Apabila negosiasi tidak sepenuhnya tercapai, kami akan demo terus dan kami akan meminta Bank Bukopin untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terhadap keinginan untuk menolak mayoritas kepemilikan asing di Bank Bukopin," ungkap Ferry.
Berdasarkan data per 30 Juni, saat ini KB Kookmin Bank memiliki 22 persen saham Bank Bukopin. Rencananya, KB Kookmin memang akan mengambil alih porsi kepemilikan saham di Bank Bukopin sampai dengan 67 persen seluruh saham yang diterbitkan secara bertahap melalui serangkaian transaksi.(rmol)
Loading...
loading...
