CMBC Indonesia - Cara-cara represif yang dilakukan pemerintah dengan berbagai instrumennya untuk merespons kritik publik tidak akan menyelesaikan masalah.
Demikian disampaikan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Azyumardi Azra saat menjadi narasumber dalam Forum Demokrasi Forum (PDF) bertajuk "Dampak Pengesahan RUU Cipta Kerja: Demokrasi di Tengah Demonstrasi, Aksi Represi, dan Chaos Informasi" yang diselenggarakan Balitbang DPP Partai Demokrat, Selasa malam (20/10).
"Jadi, akan sudah dan kalau pemerintah Jokowi dan Maruf Amin tidak dengan cara-cara yang lebih dialogis dan lebih persuasif saya kira agak susah dan semakin susah ke depan," kata Azyumardi Azra.
Apalagi, sambungnya, check and balance di DPR RI akan sulit lantaran mayoritas partai politik menjadi pendukung pemerintah.
"Tidak bisa optimis kawan-kawan Partai Demokrat dan PKS ini bisa mengubah keadaan, memang minoritas kan, saya enggak tahu memperbaiki keadaan melalui DPR apakah itu bisa? Agak susah yah," ujarnya.
Menurut dia, sudah tidak ada lagi kekuatan penyeimbang untuk membendung kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang dinilai merugikan masyarakat.
"Tidak ada, partai politik tidak, partai fraksi yang tidak berkoalisi dengan pemerintah juga tidak bisa, kemudian kekuatan demo masyarakat juga tidak mampu karena dihalangi dengan keras oleh polisi," tuturnya.
"Saya takut ini memendam dengan situasi sosial ekonomi yang tidak kondusif seperti yang kita hadapi beberapa bulan terkahir ini," imbuhnya.
"Saya kira kritisisme tidak bisa hilang dengan pendekatan yang represif. Susah itu tidak bisa. Jangankan jam sekarang, jaman Soeharto saja tidak bisa," demikian Azyumardi Azra.
Selain Azyumardi Azra, narasumber lain dalam diskusi virtual tersebut yakni Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Ketua Divisi Advokasi YLBHI Mohammad Isnur, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan, dan Ketua Balitbang DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra. (*)
Loading...
loading...
