CMBC Indonesia - Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan para pedemo yang menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Diketahui, berbagai elemen masyarakat yang menolak UU Ciptaker hingga kini masih terus berunjuk rasa di depan Istana Merdeka. Baik mahasiswa, buruh maupun organisasi kemasyarakatan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengutus salah satu staf khusus milenial Aminuddin Ma'ruf, menemui pedemo di depan Istana Merdeka pada Jumat (16/10) lalu.
Menurut Hendri, langkah tersebut tinggal diperkuat dengan mengutus menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju berdialog dengan pedemo tolak omnibus law tersebut.
"Sebenarnya menteri terkait saja yang menjelaskan ke mahasiswa, ya utus saja menteri pendidikan plus staf milenial, misalnya," ucap Hendri saat berbincang dengan jpnn.com, Selasa (20/10).
Dengan begitu, kata pengajar di Universitas Paramadina ini, menteri-menteri Jokowi juga paham apa yang dirasakan oleh masyarakat di bawah.
"Jadi komunikasi ini penting, Pak Jokowi sudah menyampaikan secara langsung melalui channel YouTube, sekarang tinggal bawahannya, para menteri untuk menjelaskan pada rakyat," lanjut Hendri.
Apalagi, kata pendiri KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) ini, tidak banyak yang dipertanyakan masyarakat dari omnibus law UU Ciptaker.
"Kan tidak banyak juga sebetulnya yang ditanyain rakyat. Kalau mau buka ruang publik sedikit kan, bisa komunikasi itu terjadi. Jangan-jangan pada takut menterinya ketemu para pedemo," pungkas Hendri.
Diketahui pada hari ini aksi unjuk rasa atau demo 20 Oktober 2020 akan digelar sejumlah elemen masyarakat di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja hari ini melibatkan massa buruh, mahasiswa, organisasi kepemudaan, hingga ormas. Sementara, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas membahas persiapan Piala Dunia U-20 untuk 2021. (*)
Loading...
loading...
