CMBC Indonesia - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ahmad Najib Burhani, membuat sebuah uraian yang menelaah sikap Nahdhatul Ulama (NU) terhadap pemerintahan Joko Widodo.
Menurut Burhani, ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut telah berulang kali mengkritik pemerintah meski sebelumnya NU ikut menyokong keberhasilan Jokowi ke tampuk kekuasaan republik ini.
"Nahdlatul Ulama sebelumnya telah memberikan dukungan penuh di belakang pemerintahan Joko Widodo. Kritiknya baru-baru ini terhadap keputusan presiden untuk melanjutkan jajak pendapat regional dan Omnibus Law menunjukkan keretakan," tulis Burhani dikutip Suara.com, Senin (19/10/2020).
Burhani menilai, kritikan demi kritikan yang dilontarkan NU tersebut merupakan bentuk kekecewaan kepada pemerintah.
Pasalnya, Jokowi tidak memberi kesempatan kepada kader NU untuk menjadi menteri agama yang malah diserahkan kepada kalangan militer Fachrul Razi.
Ketua umum PBNU Said Agil Siradj, bahkan dinilai telah menunjukkan perpaduan antara keputusasaan, ketidakpedulian, dan sikap acuh tak acuh terhadap apa yang akan dilakukan Jokowi di masa jabatan keduanya.
"Yang memperparah masalah, hubungan NU dengan pemerintahan Jokowi semakin menurun, terutama dengan kebijakan Pilkada yang kontroversial dan Omnibus Law tentang Penciptaan Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja). NU telah mengambil sikap untuk menantang pemerintah dalam dua masalah tersebut," lanjut Burhani.
Selain itu, Pilkada serentak di tengah pandemi juga menjadi salah satu alasan kuat NU mengkritik pemerintahan.
NU bahkan mengeluarkan pernyataan resmi pada 20 September lalu agar pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum untuk menunda pemilu hingga krisis kesehatan mereda.
Dalam analisisnya, Burhani menyebut rekomendasi NU sering diabaikan Jokowi sehingga ormas Islam ini merasa putus asa.
Oleh karenanya, Burhani tak keberatan jika NU telah kembali ke akarnya menjadi organisasi masyarakat sipil sebagai jembatan suara rakyat.
"Setelah sempat putus asa dengan pemerintahan Jokowi, NU bisa dikatakan telah kembali ke akarnya yang sudah lama berdiri sebagai organisasi masyarakat sipil," tulis Burhani.
NU menurut Burhani, pada dasarnya adalah organisasi masyarakat sipil yang merupakan kekuatan lain dalam demokrasi. []
Loading...
loading...
