CMBC Indonesia - Penegasan mengenai pentingnya strategi penanganan berbasis lokal kembali disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi juga meminta tak ada yang sok-sokan untuk me-lockdown wilayah. Siapa yang dimaksud Jokowi?
Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam video yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), seperti dilihat detikcom, Minggu (4/10/2020). Jokowi menegaskan pemerintah serius menangani pandemi COVID-19 ini.
"Tidak, tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi, me-lockdown kota atau me-lockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Tetapi kita serius mencegah penyebaran wabah supaya tidak meluas," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, penanganan COVID-19 di Indonesia relatif baik. Dia pun mengajak semua pihak untuk berbicara berdasarkan fakta.
"Saya bisa mengatakan penanganan COVID-19 di Indonesia tidak buruk, bahkan cukup baik. Maka saya hanya bicara fakta," sebut Jokowi.
Mengenai pernyataan Jokowi soal tak perlu sok-sokan me-lockdown wilayah ini, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, mengatakan Jokowi tak sedang menyindir siapa-siapa. Donny mengatakan pernyataan Jokowi itu merupakan perintah tegas kepada para menteri dan seluruh kepala daerah.
"Kalau Presiden pasti tidak menyindir siapa-siapa, kan levelnya Presiden, beliau pasti memberikan instruksi. Kalau menyindir itu kan kesannya satu level sesama pegawai kantoran itu saling menyindir, ini kan atasan, pemimpin tertinggi," ujar Donny saat dihubungi.
Donny menjelaskan Jokowi memerintahkan para kepala daerah untuk menerapkan strategi penanganan COVID-19 berbasis lokal. Jokowi, kata Donny, ingin ada keseimbangan antara aspek kesehatan dan ekonomi.
"Itu instruksi terhadap seluruh kepala daerah untuk menyeimbangkan antara kesehatan dan ekonomi sehingga Presiden mengintruksikan untuk pembatasan sosial berskala mikro artinya mini lockdown, dengan memperhatikan sebaran maka yang dilockdown wilayah-wilayah kecil seperti kecamatan atau RT/RW kelurahan. Jadi tidak menyindir apa-apa, itu instruksi, itu perintah dari pemimpin tertinggi mengenaipenanganan COVID-19 terhadap seluruh kepentingan mulai dari menteri dan kepala daerah," ujar Donny.(dtk)
Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam video yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), seperti dilihat detikcom, Minggu (4/10/2020). Jokowi menegaskan pemerintah serius menangani pandemi COVID-19 ini.
"Tidak, tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi, me-lockdown kota atau me-lockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Tetapi kita serius mencegah penyebaran wabah supaya tidak meluas," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, penanganan COVID-19 di Indonesia relatif baik. Dia pun mengajak semua pihak untuk berbicara berdasarkan fakta.
"Saya bisa mengatakan penanganan COVID-19 di Indonesia tidak buruk, bahkan cukup baik. Maka saya hanya bicara fakta," sebut Jokowi.
Mengenai pernyataan Jokowi soal tak perlu sok-sokan me-lockdown wilayah ini, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, mengatakan Jokowi tak sedang menyindir siapa-siapa. Donny mengatakan pernyataan Jokowi itu merupakan perintah tegas kepada para menteri dan seluruh kepala daerah.
"Kalau Presiden pasti tidak menyindir siapa-siapa, kan levelnya Presiden, beliau pasti memberikan instruksi. Kalau menyindir itu kan kesannya satu level sesama pegawai kantoran itu saling menyindir, ini kan atasan, pemimpin tertinggi," ujar Donny saat dihubungi.
Donny menjelaskan Jokowi memerintahkan para kepala daerah untuk menerapkan strategi penanganan COVID-19 berbasis lokal. Jokowi, kata Donny, ingin ada keseimbangan antara aspek kesehatan dan ekonomi.
"Itu instruksi terhadap seluruh kepala daerah untuk menyeimbangkan antara kesehatan dan ekonomi sehingga Presiden mengintruksikan untuk pembatasan sosial berskala mikro artinya mini lockdown, dengan memperhatikan sebaran maka yang dilockdown wilayah-wilayah kecil seperti kecamatan atau RT/RW kelurahan. Jadi tidak menyindir apa-apa, itu instruksi, itu perintah dari pemimpin tertinggi mengenaipenanganan COVID-19 terhadap seluruh kepentingan mulai dari menteri dan kepala daerah," ujar Donny.(dtk)
Loading...
loading...