CMBC Indonesia - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia menyampaikan hasil temuan terbaru dari survei yang dilakukannya. Salah satunya mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi mengatakan sejak sebelum pandemi COVID-19, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi memang mengalami penurunan. Hingga kini, masyarakat yang sangat puas berjumlah 2,3 persen dan cukup puas 55,8 persen.
"Kepuasan terhadap Presiden, jadi yang sangat puas atau cukup puas terhadap kinerja presiden secara umum itu ada 58,1 persen. Kabar baiknya itu masih di atas 50 persen. Tetapi trend penurunannya, ini penurunannya belum berhenti dibanding sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu sekitar 70-an persen yang puas dengan kinerja presiden, jadi trendnya masih menurun," kata Burhanuddin dalam konferensi pers virtualnya, Minggu 26 September 2021.
Burhanuddin mengatakan, banyak di negara-negara lain yang mengalami pandemi seperti Indonesia, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemimpinnya turun drastis. Seperti yang terjadi di Brazil dan juga di Meksiko. Maka meski menurun, angka kepuasan terhadap Jokowi menurutnya masih cukup baik.
"Mendapat angka 58 persen menurut saya merupakan suatu hal yang patut disyukuri meskipun tadi saya sebut ya trend turunnya belum berhenti, tadi saya sebut sebelum (pandemi) 72 persen jadi cukup lumayan turunnya," jelasnya.
Ada beberapa hal yang mempengaruhi turunnya kepuasan rakyat terhadap Jokowi. Salah satunya, jelas Burhanuddin yaitu terkait penerapan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM.
"Salah satu penjelasannya adalah ini ada kaitannya dengan PPKM, jadi PPKM ini dipersepsi positif dari dimensi kesehatan tetapi dari sisi dimensi ekonomi itu persepsi responden itu buruk. Mungkin presiden dalam konteks ini, itu lebih menitikberatkan kesehatan," ujar Burhanuddin.
Jokowi, menurut Burhanuddin, telah berkomitmen fokus pada penanganan kesehatan seperti yang disampaikan dalam pidatonya di sidang tahunan pada tanggal 16 Agustus lalu.
"Dalam sidang kenegaraan 16 Agustus kemarin Pak Jokowi menyampaikan, hukum tertinggi adalah menyelamatkan nyawa, meskipun efeknya memukul kepuasan publik terhadap presiden jadi PPKM punya dampak dari sisi ekonomi dan itu punya impact lanjutannya yaitu penurunan kepuasaan terhadap kinerja presiden," jelas dia.
Sekadar informasi, survei ini dilakukan Indikator Politik Indonesia sejak tanggal 17 sampai 21 September 2021. Sampel survei sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan pada Maret 2018 hingga Juni 2021.
Dari 1.200 responden, margin of error sekitar kurang lebih 2.9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi. Survei menggunakan telepon.[viva]
Loading...
loading...
