CMBC Indonesia - Menteri Sosial yang berasal dari partai politik, khususnya dari PDI Perjuangan, selalu bermasalah. Sehingga Presiden Joko Widodo pun tampaknya sedang mempertimbangkan untuk mengganti pos Menteri Sosial dari kalangan profesional.
Begitu yang disampaikan pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam, menanggapi sikap dan kinerja Mensos Tri Rismaharini yang kembali menunjukkan kemarahannya dalam bekerja.
Menurut Saiful, sudah dua orang yang ditunjuk Jokowi sebagai Mensos dari PDIP selalu bermasalah. Risma yang selalu marah-marah dan belum bisa memperbaiki persoalan data, dan Juliari Peter Batubara yang terjerat kasus suap bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19 di Kementerian Sosial tahun 2020.
"Saya kira demikian ya, fenomena Mensos berasal dari PDIP ini kan terjadi belakangan ini. Mungkin saja posisi Mensos yang berasal PDIP menjadi beban dan bahkan 'apes', tidak hanya bagi Jokowi tapi juga bagi PDIP," papar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/10).
Menurut Saiful, pos Mensos memang biasanya diisi oleh partai politik koalisi pemerintahan, bukan partai pemenang pemilu. Padahal, idealnya, Mensos diisi oleh kalangan profesional yang tidak berafiliasi kepada partai politik manapun.
"Karena terbukti Mensos yang berasal dari parpol banyak yang kemudian terjerumus ke jurang KKN," terang Saiful.
Sehingga, sambung Saiful, Presiden Jokowi dianggap saat ini sedang mempertimbangkan untuk tidak lagi menunjuk Mensos dari PDIP, yang dinilai belum pernah berhasil atau bahkan menjadi "pamali"
Terlebih lagi, persoalan sosial semestinya diisi oleh kalangan profesional, bukan kader partai. Hal itu bertujuan agar persoalan data maupun distribusi bansos bisa terselesaikan.
"Bisa jadi Jokowi sedang menimbang, dengan banyaknya masalah di Kemensos, untuk tidak lagi menunjuk menteri yang berasal dari PDIP atau parpol lainnya. Tetapi menyerahkannya kepada nenteri yang berasal dari profesional," pungkas Saiful. (RMOL)
Loading...
loading...
