CMBC Indonesia - Pemerintah terus menggenjot pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Setelah penentuan lokasi, pemerintah terus menggelontorkan anggaran untuk pembangunan ibu kota baru Indonesia tersebut.
Salah satu yang dilakukan pemerintah adalan mengoptimalkan sejumlah aset negara di DKI Jakarta.
Mengutip Antara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI akan mengoptimalisasi sejumlah aset negara di Jakarta. Nilainya Rp1.000 triliun.
Semua aset ini akan dijual atau dikerjasamakan. Saat ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur.
"Uangnya nanti akan digunakan untuk pembangunan di ibu kota negara baru," kata Direktur BMN DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan dalam media briefing di Jakarta, Jumat 26 November 2021.
Menurut dia, optimalisasi aset negara di Jakarta itu tak hanya dilakukan melalui penjualan saja, namun bisa juga melalui kerja sama dengan jangka waktu sekitar 30 tahun.
Aset negara di Jakarta antara lain meliputi tanah dan bangunan, sehingga sedang dipilah mana aset yang bisa dimonetisasi nantinya.
"Tapi tidak terburu-buru, kami harus mengatur terlebih dahulu," ujar Encep.
Jika optimalisasi terburu-buru, ia menilai harga aset negara di Jakarta kemungkinan akan menjadi rendah, sehingga pihaknya tak mau menganggu pasar.
Kemenkeu mencatat aset negara pada 2020 mencapai Rp11.098,67 triliun, yang di antaranya sebesar Rp6.595,77 triliun berupa barang milik negara (BMN) seperti tanah, gedung, bangunan, dan sebagainya.
Adapun nilai BMN selama 10 tahun terakhir rata-rata mengalami kenaikan, tetapi khusus pada 2013 terjadi penurunan nilai BMN karena penerapan penyusutan pertama kali dengan nilai Rp387 triliun sebagai pengurang aset tetap.
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) tidak sekadar pembangunan infrastruktur semata.
Pemerintah juga membangun manusianya dengan mengakomodir masyarakat lokal agar tidak terpinggirkan.
"Saat fasilitas IKN dibangun, kualitas SDM harus ditingkatkan," ujar Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro pada KSP Mendengar di Balikpapan.
Juri menyebut, IKN tetap mengakomodir kepentingan masyarakat lokal. Selain itu juga menjadi transformasi pembangunan.
Namun Juri menyampaikan, masih perlu koordinasi serta sinkronisasi dengan kementerian atau lembaga.
Harus ada komunikasi lebih lanjut, untuk memonitor permasalahan lebih lanjut. Masih perlu adanya pendalaman, jika ada data maupun fakta untuk mendalami permasalahan.
Pemindahan Ibu Kota Negara adalah landasan kemajuan bangsa untuk menggeser orientasi pusat pertumbuhan. Terutama untuk menjadi Indonesia sentris demi keadilan dan kesejahteraan.
IKN yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, juga menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah perkotaan seluruh Indonesia.
Dengan visi 'kota dunia untuk semua', IKN baru Indonesia terbangun dari infrastruktur dan konektivitas pintar. Harapannya menjadi kota paling berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, sekaligus simbol identitas nasional yang selaras dengan alam dan berbasis bhineka tunggal ika.
"Masyarakat Kaltim harus menjadi tenaga-tenaga profesional bukan hanya menjadi pegawai negeri, tidak cuma balai latihan kerja," tambah Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Wandy Tuturoong.
Pria yang akrab disapa Binyo ini mengatakan, pembangunan IKN hanya 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sisanya investasi. [suara]
Loading...
loading...
