CMBC Indonesia - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut biaya komitmen atau commitment fee untuk penyelenggaraan Formula E di Jakarta terlalu mahal. Bahkan DKI harus membayar lebih banyak ketimbang negara lainnya yang menjadi tuan rumah ajang balap mobil listrik itu.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth juga ikut mempertanyakan hal ini kepada Gubernur Anies Baswedan. Kata dia, Anies harus terbuka mengungkapkan alasan DKI harus membayar Rp 2,3 triliun untuk commitment fee sedangkan negara lain hanya berkisar Rp 1,7 miliar sampai Rp 17 miliar.
"Aspek yang tengah diselidiki KPK seperti mahalnya biaya penyelenggara Formula E di Jakarta itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa di Jakarta bisa menjadi lebih mahal dibandingkan negara lain? Di kemanakan dana tersebut?" ujar Kenneth kepada wartawan, Senin (29/11/2021).
Kenneth mengatakan, hal ini menunjukan pentingnya mewujudkan pengguliran hak interpelasi terhadap Anies. Orang nomor satu di Jakarta itu bisa panjang lebar menjelaskan segala hal tentang Formula E.
"Pak Anies bisa menggunakan panggung interpelasi ini untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai komitmen fee sebesar Rp 560 miliar yang masih simpang siur," katanya.
Selain itu dengan adanya interpelasi, Kenneth menilai nama baik Anies bisa lebih terjaga. Sebab, Anies bisa lepas dari isu miring soal mahalnya Commitment Fee Formula E.
"Kenapa Pemprov tidak bisa bayar yang lebih murah? Apakah dari BUMD itu tidak melakukan daya tawar atau malah sengaja apapun permintaan langsung disetujui," tutur Kenneth.
Selain itu, kata Kent, pagelaran Formula E tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pembayaran comitment fee yang sudah masuk ke Formula E Operation (FEO), sebesar Rp 560 miliar dari APBD harus dikembalikan.
"Karena Pemprov DKI sudah berkomitmen akan mencari sponsor untuk menggelar acara Formula E. Jangan malah terkesan mengulur-ulur waktu, jangan membohongi masyarakat DKI Jakarta," imbuhnya.[suara]
Loading...
loading...
