CMBC Indonesia -Menjelang perombakan kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo yang diisukan terlaksana pada Rabu Pon bulan Desember, lembaga legislatif mengevaluasi kinerja Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Fadel Muhammad mengatakan, kinerja Sri Mulyani pada periode kedua pemerintahan Jokowi, khususnya terkait pengelolaan APBN, tak diterlaksana dengan benar.
Salah satu contohnya, disebutkan Fadel adalah mengenai slot anggaran MPR RI untuk sosialisasi empat pilar yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Sri Mulyani.
"Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus," ujar Fadel dalam jumpa pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa, (30/11).
Fadel menyampaikan, pada saat rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait sosialisasi MPR RI, pihaknya dijanjikan akan menerima enam kali lipat dari anggaran sosialisasi empat pilar setiap tahunnya. Namun saat ini hanya empat kali.
"Kita dengan presiden Jokowi berbicara di Bogor. Kita bilang, presiden anggaran kami terbatas sekarang, dulu pimpinan cuman empat orang, sekarang sudah 10 orang kok malah lebih turun," ungkap Fadel.
"Saya ini wakil ketua MPR bidang anggaran, dengan bapak Bambang (Ketua MPR RI) bicara dengan Mensesneg (yang memerintahkan kita) bilang ke menteri keuangan. Tetapi dia acuhkan," sambungnya
Fadel mengaku kecewa berat dengan Sri Mulyani, lantaran membatalkan adanya anggaran sosialisasi empat pilar. Padahal telah melakukan rapat bersama badan anggaran namun hal tersebut tidak dikabulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Kita undang dia, sudah atur waktu semuanya, tiba-tiba dia batalin dua hari kemudian. Atur lagi, dia batalin," katanya.
Atas dasar itu, MPR RI meminta Presiden Jokowi untuk memecat Sri Mulyani dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan, lantaran tidak menepati janjinya.
"Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR republik Indonesia mengusulkan kepada Presiden (Jokowi) untuk memberhentikan saudari Menteri keuangan, karena kami anggap Menteri keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk kelanjutan," tegasnya.
"MPR adalah sebuah lembaga tinggi negara, kita minta agar mendapatkan perlakuan yang wajar, dibandingkan dengan yang lain-lain," tutupnya.(RMOL)
Loading...
loading...
